Disiplin adalah harga mati. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Nagekeo Paul Nuwa Veto, dalam rapat bersama seluruh PNS dan THL setelah apel kesadaran KORPRI bertempat diruangan rapat kantor Bupati Nagekeo. Hal ini penting dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang berkaitan dengan kedisiplinan.

Bertindak sebagai nara sumber adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Drs. Julius Lawotan. Dalam materinya, Sekda Nagekeo menyampaikan beberapa hal penting berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu kewajiban, larangan, sanksi hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, tatacara penjatuhan hukuman disiplin, pengajuan keberatan dan banding administratif.

Pasal 3 angka 11 yang mengatur tentang kewajiban PNS untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dengan sanksi bagi PNS yang meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah (mangkir) secara kumulatif dalam 1 tahun berjalan,    yaitu :

·         5 hari kerja          : teguran lisan

·         6 -10 hari kerja    : teguran tertulis

·         11-15 hari kerja   : pernyataan tidak puas secara tertulis

·         16-20 hari kerja   : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun

·         21-25 hari kerja   : penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

·         26-30 hari kerja   : penurunan pangkat setingkat selama 1 tahun

·         31-35 hari kerja   : penurunan pangkat setingkat selama 3 tahun

·         36-40 hari kerja   : pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

·         41-45 hari kerja   : pembebasan dari jabatan

·         46 hari kerja atau lebih : pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Sanksi tersebut berlaku pula bagi PNS yang datang terlambat atau pulang lebih awal, dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.  

Dengan kegiatan ini, diharapkan akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seluruh aparatur dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance.(SK)