Urgensi Uji Publik

Hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah dapat memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan suatu peraturan daerah yang baik, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada eksekutif dan legislatif.  Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya keterbukaan dari pemerintah daerah, pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana dengan baik sehingga fungsi kontrol dapat berjalan dan keinginan masyarakat dapat tersalurkan.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas negara hukum Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945 sehingga pada gilirannya produk hukum  yang dihasilkan benar-benar merupakan pencerminan nilai-nilai, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah  harus sesuai dengan kondisi masyarakat di mana peraturan daerah tersebut akan diberlakukan. Karenanya, pembentuk peraturan daerah harus memahami kepentingan-kepentingan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, dengan memperhatikan masukan dari anggota masyarakat dapat menumbuhkan perasaan memiliki dan kewajiban moral dari mereka untuk mematuhi peraturan daerah tersebut, sehingga pemberlakuan  dari peraturan daerah tersebut menjadi efektif.

      Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk memahami dukungan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakatnya. Dalam  kenyataannya sering terjadi bahwa setelah diberlakukannya suatu produk hukum, timbul ketidakpuasan warga masyarakat karena substansi dari peraturan daerah  dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Ketidakpuasan ini terjadi karena aspirasi warga masyarakat sebagai elemen lingkungan dari sistem pembentukan peraturan daerah kurang diperhatikan. Dengan adanya kesadaran tentang hal ini maka sebelum sebuah Rancangan Peraturan ditetapkan, mutlak dilakukan uji materi  yang bersifat terbuka dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk berperanserta dalam pembentukan peraturan daerah melalui pemberian saran-saran terhadap rancangan peraturan daerah. Dengan demikian diharapkan konsistensi terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan konsultasi publik peraturan daerah merupakan amanat perundang-undangan sebagai berikut :

1.   Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda”.

2.   Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan  Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang  dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum,  kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi.

 

hansjdih