KABUPATEN NAGEKEO MILIKI PERDA RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN MBAY

Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2017 telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037, yang telah diundangkan tanggal 15 Desember 2017.

Pembentukan Peraturan Daerah ini sangat penting dan strategis kerena Rencana Detail Tata Ruang Kota  merupakan  rencana  yang  menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran  kegiatan  ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam kawasan fungsional tersebut.

Perencanaan  yang  lebih  detail  bagi Perkotaan Mbay dimaksudkan  agar  kawasan  yang sedang berkembang ini menjadi  lebih  terarah. Selain  itu,  sebagai  kawasan  perkotaan  di Kabupaten Nagekeo, perlu adanya acuan spasial atau keruangan agar  arahan  pemanfaatan ruang secara operasional benar-benar dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian pembangunan atau pengisian  infrastruktur  dilakukan secara terencana, terprogram sehingga tercapai keselarasan bangunan kawasan. 

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Mbay memuat  6 bagian penting, yaitu :

 

1. Tujuan penataan ruang bagian wilayah perencanaan; 

2. Rencana pola ruang; 

3. Rencana jaringan prasarana;

4. Penetapan sub bagian wilayah perkotaan yang diprioritaskan penanganannya;

5. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan

6. Peraturan zonasi.

 

Bag. Hukum

setda. Kab. Nagekeo

Nusa Tenggara Timur

Urgensi Uji Publik

Hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah dapat memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan suatu peraturan daerah yang baik, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada eksekutif dan legislatif.  Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya keterbukaan dari pemerintah daerah, pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana dengan baik sehingga fungsi kontrol dapat berjalan dan keinginan masyarakat dapat tersalurkan.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas negara hukum Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945 sehingga pada gilirannya produk hukum  yang dihasilkan benar-benar merupakan pencerminan nilai-nilai, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah  harus sesuai dengan kondisi masyarakat di mana peraturan daerah tersebut akan diberlakukan. Karenanya, pembentuk peraturan daerah harus memahami kepentingan-kepentingan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, dengan memperhatikan masukan dari anggota masyarakat dapat menumbuhkan perasaan memiliki dan kewajiban moral dari mereka untuk mematuhi peraturan daerah tersebut, sehingga pemberlakuan  dari peraturan daerah tersebut menjadi efektif.

      Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk memahami dukungan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakatnya. Dalam  kenyataannya sering terjadi bahwa setelah diberlakukannya suatu produk hukum, timbul ketidakpuasan warga masyarakat karena substansi dari peraturan daerah  dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Ketidakpuasan ini terjadi karena aspirasi warga masyarakat sebagai elemen lingkungan dari sistem pembentukan peraturan daerah kurang diperhatikan. Dengan adanya kesadaran tentang hal ini maka sebelum sebuah Rancangan Peraturan ditetapkan, mutlak dilakukan uji materi  yang bersifat terbuka dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk berperanserta dalam pembentukan peraturan daerah melalui pemberian saran-saran terhadap rancangan peraturan daerah. Dengan demikian diharapkan konsistensi terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan konsultasi publik peraturan daerah merupakan amanat perundang-undangan sebagai berikut :

1.   Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda”.

2.   Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan  Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang  dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum,  kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi.

 

hansjdih

 

 

Disiplin adalah harga mati. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Nagekeo Paul Nuwa Veto, dalam rapat bersama seluruh PNS dan THL setelah apel kesadaran KORPRI bertempat diruangan rapat kantor Bupati Nagekeo. Hal ini penting dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang berkaitan dengan kedisiplinan.

Bertindak sebagai nara sumber adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Drs. Julius Lawotan. Dalam materinya, Sekda Nagekeo menyampaikan beberapa hal penting berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu kewajiban, larangan, sanksi hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, tatacara penjatuhan hukuman disiplin, pengajuan keberatan dan banding administratif.

Pasal 3 angka 11 yang mengatur tentang kewajiban PNS untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dengan sanksi bagi PNS yang meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah (mangkir) secara kumulatif dalam 1 tahun berjalan,    yaitu :

·         5 hari kerja          : teguran lisan

·         6 -10 hari kerja    : teguran tertulis

·         11-15 hari kerja   : pernyataan tidak puas secara tertulis

·         16-20 hari kerja   : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun

·         21-25 hari kerja   : penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

·         26-30 hari kerja   : penurunan pangkat setingkat selama 1 tahun

·         31-35 hari kerja   : penurunan pangkat setingkat selama 3 tahun

·         36-40 hari kerja   : pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

·         41-45 hari kerja   : pembebasan dari jabatan

·         46 hari kerja atau lebih : pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Sanksi tersebut berlaku pula bagi PNS yang datang terlambat atau pulang lebih awal, dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.  

Dengan kegiatan ini, diharapkan akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seluruh aparatur dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance.(SK)

 

Slamat Datang!

Terima kasih telah mengunjungi situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Nagekeo, Flores NTT.

Saat ini kami sedang mengembangkan situs web ini untuk menjadi media komunikasi bidang hukum di Lingkungan Setda. Kabupaten Nagekeo dan menjadi rujukan resmi untuk hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan perundangan dan peraturan baik tingkat Pusat, Propinsi maupun Daerah.

Kami berharap situs ini memberikan manfaat yang seluas-luas bagi segenap aparatur daerah dan masyarakat pada umumnya berkaitan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan dilingkungan Kab. Nagekeo. Di dalam situs ini akan dibagikan secara terbuka berbagai informasi yang berkaitan dengan Bagian Hukum dan juga hal-hal yang merupakan produk hukum dilingkungan Pemda. Kab. Ngekeo, Prov. NTT maupun pemerintah tingkat Pusat.

Silahkan berkunjung kembali dan mohon masukan yang konstruktif untuk kemajuan Nagekeo menjadi Kabupaten terbaik yang aman, adil dan makmur sebagai bagian terpadu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

Hormat kami,

Bagian Hukum Setda. Kab. Nagekeo

Kepala Bagian Hukum

Yohanes Malo Wea, SH.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 19730129 200501 1 009

Profil Bagian Hukum Setda. Kab. Nagekeo

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - Undangan, dalam rangka penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan melalui media elektronik, Sekretariat Daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang - undangan yang berbasis internet .

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menjadi pedoman bagi Pemerintah Kab. Nagekeo dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi hukum melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kab. Nagekeo.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. selaku Unit Kerja yang diberikan mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengelola akan terus melakukan inovasi dan meningkatkan peran serta seluruh anggota penyebarluasan informasi produk hukum daerah baik di lingkungan kerja masing-masing maupun kepada masyarakat.

Bag. Hukum
Setda. Kab. Nagekeo