Profil Bagian Hukum Setda. Kab. Nagekeo

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - Undangan, dalam rangka penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan melalui media elektronik, Sekretariat Daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang - undangan yang berbasis internet .

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menjadi pedoman bagi Pemerintah Kab. Nagekeo dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi hukum melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kab. Nagekeo.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. selaku Unit Kerja yang diberikan mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengelola akan terus melakukan inovasi dan meningkatkan peran serta seluruh anggota penyebarluasan informasi produk hukum daerah baik di lingkungan kerja masing-masing maupun kepada masyarakat.

Bag. Hukum
Setda. Kab. Nagekeo 


Berikut adalah gambaran lebih lengkap mengenai profil Bagian Hukum Setda. Kab. Nagekeo.

1. Bagian Hukum Setda. Kab. Nagekeo membawahi 3 (tiga) Sub Bagian:

a. Sub Bagian Peraturan dan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Dokumentasu dan Bagian Hukum, dan
c. Sub Bagian Pembinaan Peraturan Desa dan Kelurahan



2. Tugas dan Fungsi Bagian Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo.

Pasal 8

ayat (4) : Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan
mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan,
telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan
mendokumentasikan produk hukum serta memberikan pembinaan
peraturan desa/kelurahan.

ayat (5) : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bagian Hukum mempunyai
fungsi :

a. pengkoordinasian rumusan peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan bersama kepala daerah, keputusan bupati dan instruksi bupati;
b. penelaahan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
d. penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi, produk hukum dan dokumentasi hukum;
e. bimbingan teknis penyusunan peraturan desa/kelurahan;
f. evaluasi peraturan desa/kelurahan; dan
g. pembatalan peraturan desa/kelurahan.


3. Dasar Hukum JDIH Kabupaten Nagekeo

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2. Peraturan Menteri Hukum dan  Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Teknis Pengelolaan JDIHN.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

4. Maksud dan Tujuan

A. Maksud 

Maksud dibentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Nagekeo adalah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola secara optimal peraturan perundang-undangan dan Informasi Hukum secara sistematis yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Nagekeo.

B. Tujuan 

JDIH Kabupaten Nagekeo bertujuan untuk :

a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
b. menjamin tersediannya peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.
d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada masyarakat.